Kasus Bermunculan di Sejumlah Daerah, Kepala BGN Sudaryono Mengakui Lebih dari 80 Persen Kasus Berkaitan dengan Pelanggaran SOP

JOMBANG EXPOSE | NASIONAL – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi persoalan serius.

Dalam beberapa hari terakhir, laporan dugaan keracunan makanan muncul secara beruntun di sejumlah daerah di Indonesia. Bukan hanya Jawa Timur, tetapi juga Jawa Tengah, Sulawesi Selatan hingga Sumatera Barat.

Dalam rangkaian kasus yang terjadi sejak awal September 2026, lebih dari 2.000 siswa dan guru dilaporkan terdampak.

Komnas HAM bahkan telah meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap rangkaian kasus tersebut dan mendorong penghentian sementara dapur yang diduga menjadi sumber persoalan.

Ini bukan lagi persoalan satu sekolah.

Bukan pula sekadar persoalan satu dapur.

Publik mulai berhadapan dengan pertanyaan yang jauh lebih besar: apakah sistem pengawasan MBG benar-benar mampu menjamin makanan yang dibagikan kepada masyarakat aman dikonsumsi?

Rembang, Jombang, Sidoarjo hingga Tana Toraja

Di Jawa Tengah, dugaan keracunan terjadi di SMAN 1 Lasem, Kabupaten Rembang.

Dinas Kesehatan Rembang melaporkan 777 orang, terdiri dari 752 siswa dan 25 guru/tenaga kependidikan, mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Sampel makanan kemudian diambil untuk pemeriksaan laboratorium dan operasional SPPG Soditan Lasem dihentikan sementara.

Kasus serupa terjadi di Jawa Timur.

Di SMPN 1 Kabuh, Jombang, jumlah korban mencapai 260 siswa dan guru. Mereka mengalami gejala seperti diare dan gangguan pencernaan setelah mengonsumsi menu MBG.

Dinas Kesehatan Jombang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap SPPG Mangunan serta mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium.

Di Sidoarjo, kasusnya bahkan jauh lebih besar.

Jumlah korban dugaan keracunan MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, mencapai 748 orang berdasarkan data Dinas Kesehatan Sidoarjo per 4 September.

Sebanyak 728 pasien telah diperbolehkan pulang, sementara 20 masih menjalani rawat inap. Tidak ada korban meninggal dalam kasus Sidoarjo.

Sementara di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sedikitnya 165 siswa dan guru dari SMPN 1 Makale dan SMPN 2 Makale mengalami gejala seperti mual, muntah dan diare.

Sebanyak 143 orang telah dipulangkan dan 22 masih menjalani rawat inap berdasarkan data 4 September.

Namun, pemerintah daerah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium karena belum dapat memastikan MBG sebagai penyebabnya. Sampel makanan dan muntahan korban telah dikirim ke BPOM Makassar.

Kasus juga dilaporkan di Agam, Sumatera Barat, serta beberapa daerah lainnya.

Artinya, dalam hitungan hari, persoalan keamanan makanan MBG kembali menjadi perhatian nasional.

Lebih dari 2.000 Korban dalam Hitungan Hari

Jika setiap kasus berdiri sendiri, pemerintah mungkin bisa mengatakan bahwa semuanya masih dalam proses pemeriksaan.

Tetapi persoalannya adalah jumlah kasus dan korban yang muncul secara beruntun.

Laporan Reuters menyebut lebih dari 2.000 siswa dan guru sakit dalam sejumlah kejadian keracunan yang terjadi hanya dalam beberapa hari, dengan kasus tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

Sementara data yang disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris jauh lebih besar jika melihat keseluruhan perjalanan program.

Per 2 September 2026, disebut terdapat 50.059 orang terdampak dari 460 kejadian keracunan di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.

Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan keracunan MBG tidak bisa lagi semata-mata dipandang sebagai kejadian lokal yang berdiri sendiri.

Pengakuan Kepala BGN Justru Mengundang Pertanyaan

Yang menarik, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sendiri mengakui bahwa persoalan kepatuhan terhadap prosedur menjadi masalah.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Sudaryono menyebut lebih dari 80 persen kasus keracunan MBG belakangan berkaitan dengan pelanggaran SOP, terutama mengenai waktu konsumsi, penyimpanan dan penyajian makanan.

Di Sidoarjo, BGN juga menyebut terdapat persoalan dalam proses distribusi makanan.

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan makanan seharusnya selesai didistribusikan dalam batas waktu tertentu setelah dimasak, sementara dalam kasus Sidoarjo terdapat dugaan keterlambatan distribusi.

Kepala BGN Sudaryono kemudian meminta maaf atas kasus Sidoarjo dan menyatakan apabila ditemukan unsur pidana, kasus tersebut harus diproses aparat penegak hukum.

Pertanyaannya:

Jika SOP sudah dibuat tetapi pelanggaran masih terjadi berulang kali, di mana letak pengawasannya?

Jangan Berhenti pada Pencopotan Kepala Dapur

BGN telah mengambil sejumlah langkah terhadap dapur yang bermasalah.

Di Sidoarjo, SPPG yang dikaitkan dengan kasus tersebut disuspend. Di Tana Toraja, SPPG Makale Batupapan 1 juga dihentikan sementara selama 30 hari.

Namun publik tentu boleh bertanya:

Apakah cukup?

Kalau setiap terjadi kasus kemudian dapurnya disuspend, kepala dapur dicopot, lalu program kembali berjalan, maka persoalan mendasarnya belum tentu selesai.

Yang perlu diperiksa adalah sistemnya.

Bagaimana SPPG mendapatkan izin?

Bagaimana standar higiene diterapkan?

Siapa yang melakukan pengawasan?

Bagaimana kualitas bahan makanan diperiksa?

Bagaimana makanan disimpan?

Berapa lama makanan boleh berada dalam perjalanan?

Siapa yang memastikan makanan dikonsumsi dalam batas waktu aman?

Dan yang paling penting:

Siapa yang bertanggung jawab ketika prosedur tersebut tidak dijalankan?

MBG Tidak Boleh Menjadi Program yang Kebal Kritik

Jombang Expose tidak mempersoalkan tujuan program Makan Bergizi Gratis.

Meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia adalah tujuan yang baik.

Tetapi tujuan yang baik tidak otomatis membenarkan pelaksanaan yang buruk.

Justru karena MBG merupakan program nasional dengan jumlah penerima manfaat yang sangat besar, standar pengamanannya harus lebih tinggi dibanding program biasa.

Satu kesalahan dapat berdampak kepada ratusan orang.

Satu kelalaian dalam penyimpanan makanan dapat menjadi persoalan kesehatan massal.

Dan satu kelemahan pengawasan dapat berulang di banyak tempat.

Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya mengejar berapa juta porsi yang berhasil dibagikan.

Pemerintah juga harus menghitung berapa banyak penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan setelah menerima makanan tersebut.

Haruskah MBG Dihentikan Sementara?

Pertanyaan ini sekarang layak dibuka secara publik.

Bukan menghentikan MBG untuk selamanya.

Tetapi mempertimbangkan penghentian sementara secara terukur untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan.

Langkah tersebut bukan berarti mengakui program MBG gagal.

Sebaliknya, penghentian sementara di titik-titik yang bermasalah dapat menjadi mekanisme koreksi agar program tidak terus berjalan dengan risiko yang sama.

Komnas HAM sendiri telah menyerukan penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut dan meminta dapur yang diduga terlibat dihentikan sementara.

Jika perlu, pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG.

Bukan hanya memeriksa dokumen.

Tetapi turun ke lapangan.

Periksa dapurnya.

Periksa gudangnya.

Periksa rantai distribusinya.

Periksa bahan bakunya.

Periksa tenaga pengolah makanan.

Periksa sertifikasi higienitas.

Dan lakukan pemeriksaan mendadak, bukan hanya ketika sebuah kasus sudah terjadi.

Bagaimana dengan Kepala BGN?

Di sinilah persoalan akuntabilitas menjadi penting.

Kepala BGN telah menyampaikan permintaan maaf.

Tetapi publik berhak mempertanyakan apakah permintaan maaf cukup untuk sebuah lembaga yang mengelola program nasional dengan dampak begitu luas.

Tuntutan agar Kepala BGN bertanggung jawab bahkan sampai pada desakan untuk mundur.

Namun secara jurnalistik, harus dibedakan antara tuntutan politik dan fakta hukum.

Tidak tepat mengatakan Kepala BGN terbukti bersalah hanya berdasarkan munculnya kasus keracunan.

Akan tetapi, sangat wajar apabila kinerja kepemimpinan BGN dievaluasi ketika persoalan keamanan pangan terus berulang.

Jika evaluasi pemerintah nantinya menemukan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan dan tata kelola yang menjadi tanggung jawab kepemimpinan BGN, maka pengunduran diri Kepala BGN merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban jabatan yang patut dipertimbangkan.

Sebab seorang pimpinan lembaga publik tidak hanya bertanggung jawab ketika program berhasil.

Ia juga harus siap mempertanggungjawabkan ketika sistem yang dipimpinnya gagal melindungi masyarakat.

Jangan Tunggu Ada Korban Jiwa

Dalam kasus Sidoarjo, informasi mengenai korban meninggal sempat beredar.

Namun klaim tersebut telah dibantah dan dikategorikan sebagai hoaks. Data terbaru menyatakan tidak ada korban meninggal dalam kasus Sidoarjo.

Ini penting ditegaskan.

Jangan membesar-besarkan tragedi dengan angka kematian yang tidak terbukti.

Tetapi jangan pula mengecilkan masalah hanya karena belum ada korban meninggal.

Ratusan bahkan ribuan orang yang mengalami gangguan kesehatan sudah merupakan persoalan serius.

Kita tidak harus menunggu anak meninggal untuk kemudian menyatakan sistem keamanan pangan gagal.

Pencegahan harus dilakukan sebelum korban berikutnya muncul.

Negara Harus Memilih: Kecepatan atau Keselamatan?

MBG adalah program besar.

Program besar membutuhkan sistem besar.

Dan sistem besar membutuhkan pengawasan yang kuat.

Kalau pemerintah terburu-buru memperluas cakupan program sementara kualitas dapur, distribusi dan pengawasan belum seragam, maka risiko akan terus membesar.

Karena itu, pemerintah harus berani mengambil keputusan berdasarkan keselamatan.

Kalau perlu berhenti sementara, berhentilah.

Perbaiki sistem.

Audit seluruh rantai pengadaan dan distribusi.

Tingkatkan standar keamanan pangan.

Perkuat pengawasan.

Buka hasil investigasi kepada publik.

Proses pelanggaran hukum jika memang ditemukan.

Baru kemudian program dilanjutkan dengan sistem yang lebih kuat.

Sebab MBG seharusnya menghadirkan makanan bergizi, bukan kecemasan bagi orang tua.

Dan ukuran keberhasilan program bukan hanya berapa banyak porsi makanan yang dibagikan.

Ukuran keberhasilannya adalah apakah makanan itu aman, bergizi dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jangan sampai program yang dirancang untuk menyelamatkan masa depan anak Indonesia justru membuat keselamatan mereka menjadi taruhan.

Editor : A Javas