JOMBANG EXPOS, JAKARTA — Dukungan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berada di atas 50 persen. Namun, sejumlah survei terbaru menunjukkan tren penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Survei nasional Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 14–20 Agustus 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 55,1 persen. Angka tersebut turun dibandingkan survei sebelumnya yang mencapai 58,4 persen pada Juli 2026.
Survei dilakukan terhadap 1.220 responden menggunakan metode stratified multistage random sampling, dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Meski tingkat kepuasan menurun, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan masih relatif lebih tinggi, yakni 63,2 persen.
Perbedaan tersebut menunjukkan adanya jarak antara kepercayaan terhadap pemerintahan dengan penilaian masyarakat atas hasil kinerjanya.
Kepuasan terhadap Menteri Lebih Rendah
Penilaian terhadap jajaran pembantu presiden juga menjadi perhatian. Berdasarkan survei Poltracking, kepuasan terhadap kinerja menteri dan pejabat pemerintahan berada di bawah angka 50 persen.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tidak hanya berada pada persepsi terhadap Presiden, tetapi juga pada kinerja kabinet dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam hasil yang dirasakan masyarakat.
Poltracking juga mencatat meningkatnya dorongan untuk melakukan evaluasi kabinet. Sebanyak 51,9 persen responden menilai Presiden perlu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet, sedangkan 27,9 persen menyatakan tidak perlu.
Di antara responden yang menginginkan reshuffle, sektor ekonomi menjadi bidang yang paling banyak disebut, disusul bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan.
Harga Kebutuhan Pokok Jadi Beban Utama
Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk penilaian masyarakat.
Dalam survei Poltracking, 44,3 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama yang dihadapi masyarakat.
Penilaian terhadap kondisi ekonomi juga tercermin dalam tingkat kepuasan berdasarkan bidang. Poltracking mencatat kepuasan terhadap sektor ekonomi hanya 41,8 persen, lebih rendah dibandingkan sejumlah bidang lain seperti pendidikan, sosial budaya, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan.
Persoalan daya beli dan biaya hidup dengan demikian menjadi tantangan penting bagi pemerintah. Bagi masyarakat, keberhasilan kebijakan ekonomi pada akhirnya tidak hanya diukur dari indikator makro, tetapi dari kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Lapangan Kerja Masih Menjadi Persoalan
Selain harga kebutuhan pokok, persoalan lapangan kerja juga menjadi perhatian publik.
Mayoritas responden dalam survei Poltracking menilai pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk menekan pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru.
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan menjadi kesempatan kerja yang lebih luas dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Ketika lapangan kerja belum tumbuh sesuai harapan sementara harga kebutuhan meningkat, tekanan terhadap daya beli masyarakat berpotensi semakin kuat.
Program MBG Belum Sepenuhnya Memuaskan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo juga belum sepenuhnya memperoleh penilaian positif.
Popularitas program tersebut sangat tinggi. Namun, di antara masyarakat yang mengetahui program MBG, tingkat kepuasan dan ketidakpuasan berada dalam persaingan yang relatif ketat.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingginya popularitas sebuah program tidak otomatis berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaannya.
Evaluasi terhadap kualitas makanan, ketepatan sasaran, distribusi dan pelaksanaan program menjadi penting agar MBG benar-benar memberikan manfaat sebagaimana tujuan awalnya.
SMRC Juga Mencatat Penurunan Tajam
Tren penurunan kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo juga terlihat dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Survei SMRC pada 5–19 Juli 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen. Angka tersebut terdiri dari 4,8 persen responden yang sangat puas dan 46,3 persen yang cukup puas.
Sebaliknya, 46,9 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali.
Angka tersebut mengalami penurunan tajam dibandingkan November 2025, ketika tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo masih mencapai 81,2 persen. Dalam kurun sekitar sembilan bulan, terjadi penurunan sekitar 30,1 poin persentase.
SMRC menilai memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik dan penegakan hukum berkaitan dengan penurunan tingkat kepuasan tersebut.
Dari 79,9 Persen ke Sekitar 50 Persen
Jika melihat survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026, perubahan persepsi publik terlihat semakin jelas.
Saat itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen berdasarkan survei terhadap 1.220 responden yang dilakukan pada 15–21 Januari 2026.
Dalam beberapa bulan berikutnya, angka kepuasan yang tercatat dalam survei berbeda bergerak turun hingga berada di kisaran 50 persen.
Perbedaan angka antar-survei tidak bisa dibaca sebagai satu garis statistik yang sepenuhnya identik karena masing-masing lembaga memiliki periode, metode dan desain survei berbeda. Namun, secara umum terdapat indikasi konsisten mengenai melemahnya kepuasan publik sepanjang 2026.
Tantangan Pemerintah Bukan Sekadar Mempertahankan Kepercayaan
Temuan berbagai survei tersebut menjadi sinyal penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pemerintah masih memiliki tingkat kepercayaan publik yang relatif kuat. Namun, kepercayaan tersebut tidak otomatis berarti masyarakat puas terhadap hasil kerja pemerintah.
Tantangan pemerintah kini adalah mengubah kepercayaan menjadi pengalaman positif yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam persoalan harga kebutuhan pokok, daya beli, lapangan kerja, pengangguran, penegakan hukum dan kualitas pelaksanaan program pemerintah.
Bagi Presiden Prabowo, tren tersebut menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Jika penurunan kepuasan berlanjut, pemerintah bukan hanya dituntut menjelaskan kebijakan, tetapi juga menunjukkan hasil yang konkret.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak berhenti pada tingginya tingkat kepercayaan publik. Yang lebih menentukan adalah apakah masyarakat merasakan bahwa kebijakan pemerintah membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik.
Editor : A Javas
