JOMBANG – Aksi Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) bersama sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang belum berakhir. Massa bahkan mendirikan tenda dan memilih bertahan untuk mengawal tuntutan yang mereka sampaikan kepada pemerintah daerah.
Hingga memasuki hari keempat aksi pada Jumat (18/9/2026), massa mengaku belum memperoleh jawaban langsung dari pejabat Pemkab Jombang. Koordinator FRMJ Joko Fattah Rohim mengatakan pihaknya masih menunggu pejabat pemerintah daerah menemui massa dan memberikan penjelasan mengenai tuntutan yang dibawa.
“Kami akan bertahan di sini sampai ada pejabat pemkab yang menemui dan menjawab tuntutan kami,” ujar Joko, seperti diberitakan Radar Jombang.
FRMJ membawa sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian Pemkab Jombang. Salah satunya menyangkut persoalan PT Jian You di Gambiran, Kecamatan Mojoagung.
Massa meminta pemerintah daerah turun tangan menelusuri persoalan akses menuju perusahaan yang disebut menggunakan jalur eks lori. Selain mempertanyakan status jalan tersebut, FRMJ juga meminta aspek perizinan perusahaan diperiksa.
Persoalan lain yang disoroti adalah penataan PKL, terutama pedagang yang berjualan di kawasan sentra wisata dan sekitar Alun-Alun Jombang.
FRMJ menilai masih adanya pedagang yang berjualan di luar kawasan yang telah ditentukan menimbulkan persoalan bagi pedagang yang selama ini berjualan di sentra dan telah memenuhi kewajiban, termasuk membayar retribusi dan menyediakan kebutuhan listrik secara mandiri.
“Di sentra kita bayar retribusi, terus listrik mandiri, tapi masih pembiaran di situ,” kata Joko.
Selain PT Jian You dan penataan PKL, FRMJ juga membawa persoalan KPRI. Massa menyebut persoalan koperasi pada dasarnya merupakan urusan internal. Namun, apabila dalam persoalan tersebut ditemukan dugaan pelanggaran hukum maupun masalah aset, mereka meminta penanganannya dilakukan melalui mekanisme hukum.
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan penyelenggaraan Jombang Fest 2026. FRMJ meminta pemerintah memberikan ruang yang lebih besar bagi pekerja seni lokal dan pelaku ekonomi daerah.
Mereka menilai kegiatan daerah tidak hanya menjadi agenda hiburan, tetapi juga seharusnya memberikan kesempatan kepada pelaku seni dan UMKM lokal untuk terlibat.
Pemkab Mulai Kumpulkan OPD
Di tengah aksi yang masih berlangsung, Pemkab Jombang mulai merespons tuntutan tersebut. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dikumpulkan untuk membahas poin-poin yang disampaikan FRMJ.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa tuntutan massa mulai masuk ke pembahasan internal pemerintah daerah. Namun, berdasarkan laporan terbaru yang terbit 19 September, massa FRMJ masih bertahan di lokasi dan menyatakan belum ada tuntutan yang mereka anggap telah diselesaikan.
Tenda aksi pun bertambah. Massa bersama PKL tetap berada di depan Kantor Pemkab Jombang sebagai bentuk pengawalan terhadap tuntutan mereka.
Sampai perkembangan terakhir yang dapat diverifikasi, belum terdapat informasi mengenai kesepakatan final antara FRMJ dengan Pemkab Jombang mengenai seluruh tuntutan tersebut.
Aksi ini kini tidak hanya menjadi persoalan demonstrasi, tetapi juga menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam merespons keluhan kelompok masyarakat, terutama terkait penataan PKL, aktivitas perusahaan, persoalan aset, serta keterlibatan pelaku ekonomi dan seni lokal dalam agenda pemerintah daerah.
Editor : A Javas
