Selama ini ekonomi informal dianggap sebagai penyakit ekonomi Indonesia. Tetapi bagaimana jika sebagian dari informalitas itu justru menjadi bantalan yang membuat Indonesia lebih tahan terhadap guncangan?

Kajian Akademis oleh : Earliyanto (Program Magister Ekonomi Pembangunan Univ, Darul Ulum)

Ada sebuah paradoks dalam ekonomi Indonesia yang layak diperhatikan.

Indonesia masih dianggap terlalu informal. Basis pajaknya belum optimal. Banyak usaha tidak berbadan hukum. Jutaan pekerja tidak memiliki kontrak kerja formal. Produktivitas sebagian besar usaha mikro rendah. Akses terhadap kredit formal terbatas. Perlindungan sosial tidak merata.

Semua itu benar.

Tetapi ada pertanyaan yang jarang diajukan:

Bagaimana jika sebagian dari “kelemahan” tersebut justru membuat ekonomi Indonesia lebih lentur ketika badai ekonomi datang?

Bukan berarti Indonesia kebal terhadap krisis. Jelas tidak.

Namun dibandingkan dengan negara maju yang struktur ekonominya jauh lebih formal, Indonesia memiliki mekanisme penyesuaian yang berbeda. Ketika perusahaan formal melakukan PHK, seorang pekerja Indonesia tidak selalu berubah menjadi penganggur. Ia bisa menjadi pedagang, pekerja lepas, pengemudi, membuka warung, membantu usaha keluarga, berjualan secara daring, atau masuk ke pekerjaan informal lainnya.

Pendapatan mungkin turun.

Produktivitas mungkin turun.

Kualitas pekerjaan mungkin memburuk.

Tetapi aktivitas ekonomi tidak selalu berhenti.

Dan di situlah kemungkinan adanya “shock absorber” tersembunyi dalam ekonomi Indonesia.

Negara maju punya welfare state. Indonesia punya fleksibilitas informal.

Ketika perusahaan di negara maju mengalami guncangan, mekanisme penyesuaiannya sebagian besar berlangsung melalui institusi formal.

Perusahaan melakukan PHK.

Pekerja menerima unemployment benefit.

Pemerintah meningkatkan belanja.

Bank sentral menurunkan suku bunga.

Sistem keuangan menyediakan likuiditas.

Semua itu merupakan kekuatan negara maju.

Tetapi sistem tersebut juga berarti bahwa ketika terjadi shock besar, pemerintah dan institusi formal harus bekerja keras untuk mencegah agar kontraksi tidak menyebar.

Indonesia memiliki mekanisme tambahan.

Pekerja yang kehilangan pekerjaan formal dapat masuk ke ekonomi informal.

Perusahaan formal yang mengurangi aktivitas dapat diimbangi sebagian oleh usaha mikro.

Konsumsi dapat bergeser dari barang dan jasa formal ke barang dan jasa lokal.

Rumah tangga dapat meningkatkan pekerjaan mandiri.

Dengan kata lain, pasar tenaga kerja Indonesia memiliki katup pelepas tekanan yang sangat besar.

Data terbaru BPS memberikan gambaran betapa besar katup tersebut. Pada Februari 2026, Indonesia memiliki 147,67 juta orang bekerja. Dari jumlah tersebut, pekerja informal mencapai 87,74 juta orang, sementara pekerja formal sekitar 59,93 juta. Dengan definisi BPS, jumlah pekerja informal bahkan sekitar 1,5 kali pekerja formal. BBadan Pusat Statistik Indonesia+1

Ini bukan angka kecil.

Ini adalah struktur ekonomi.

Krisis tidak selalu berubah menjadi pengangguran

Bayangkan sebuah pabrik mengalami penurunan pesanan 20 persen.

Di sebuah ekonomi yang sangat formal, perusahaan mungkin mengurangi tenaga kerja. Pekerja kehilangan pendapatan. Konsumsi turun. Restoran dan toko kehilangan pelanggan. Perusahaan lain ikut mengurangi tenaga kerja.

Terjadi efek domino.

Di Indonesia, jalurnya bisa berbeda.

Sebagian pekerja yang kehilangan pekerjaan mungkin beralih menjadi pedagang, pekerja harian, pengemudi, pekerja keluarga, atau membuka usaha kecil.

Pendapatan mereka memang turun.

Tetapi mereka masih menghasilkan dan mengonsumsi.

Inilah perbedaan penting antara:

unemployment shock

dan

informalization shock.

Yang pertama relatif mudah terlihat dalam statistik pengangguran.

Yang kedua jauh lebih tersembunyi.

Seorang pekerja yang sebelumnya menerima gaji Rp8 juta dan kemudian memperoleh Rp3 juta dari usaha informal mengalami pukulan ekonomi yang sangat besar.

Tetapi secara statistik, dia bukan penganggur.

Dari perspektif makroekonomi, sebagian shock terhadap employment telah “diserap” oleh perpindahan sektor.

Inilah yang membuat ekonomi informal menarik.

Indonesia bukan lebih kaya karena informalitas. Indonesia mungkin lebih lentur karenanya.

Ini harus ditegaskan.

Ekonomi informal bukan sumber kemakmuran.

Ia justru sering merupakan konsekuensi dari belum optimalnya transformasi struktural.

Pekerja informal umumnya menghadapi pendapatan dan perlindungan yang lebih rendah. BPS sendiri menunjukkan pentingnya membedakan pekerja buruh dengan pekerja bukan buruh dalam hal pendapatan dan perlindungan. BBadan Pusat Statistik Indonesia

Jadi argumentasinya bukan:

“Semakin informal sebuah negara, semakin baik.”

Argumentasinya adalah:

“Dalam menghadapi jenis guncangan tertentu, ekonomi yang lebih informal mungkin memiliki saluran penyesuaian yang lebih fleksibel.”

Ini dua hal yang sangat berbeda.

Dan penelitian ekonomi internasional mulai memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut.

Penelitian IMF mengenai informalitas dan transmisi guncangan menunjukkan bahwa sektor informal dapat menyediakan flexible margin of adjustment dalam pasar tenaga kerja dan pasar barang. Dalam kondisi tertentu, fleksibilitas tersebut dapat meredam transmisi guncangan terhadap output dan inflasi.

Artinya, informalitas bukan sekadar “ekonomi yang tidak tercatat”.

Ia dapat mengubah cara sebuah negara menerima dan menyebarkan shock.

Lihat krisis global 2008

Krisis keuangan global 2008 merupakan contoh menarik.

Pusat badai berada di sistem keuangan negara-negara maju. Amerika Serikat mengalami kontraksi besar setelah krisis subprime berkembang menjadi krisis keuangan global. Data BEA menunjukkan real GDP Amerika Serikat turun tajam pada kuartal IV 2008 dan ekonomi AS kemudian mengalami kontraksi tahunan pada 2009. BBureau of Economic Analysis+1

Indonesia tentu tidak kebal.

Ekspor dan aktivitas industri ikut terkena dampak.

Tetapi transmisi shock ke seluruh ekonomi Indonesia tidak berlangsung dengan kedalaman yang sama seperti pusat krisis.

Mengapa?

Tentu bukan hanya karena informalitas.

Indonesia juga memiliki pasar domestik yang besar, kebijakan makro yang lebih baik dibanding era sebelum 1998, struktur perbankan yang lebih sehat, serta diversifikasi ekonomi.

Tetapi ada satu faktor yang patut diperhitungkan:

sebagian besar aktivitas ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya tergantung pada sistem perusahaan besar dan pasar keuangan formal.

Warung tidak membutuhkan obligasi korporasi untuk menjual nasi goreng.

Pedagang pasar tidak harus mendapatkan refinancing dari pasar modal untuk tetap berdagang.

Pekerja informal tidak menunggu perusahaan multinasional membuka lowongan baru untuk kembali bekerja.

Ekonomi bergerak melalui jutaan transaksi kecil.

Dan justru karena terfragmentasi, sebagian shock dapat kehilangan kekuatannya sebelum mencapai seluruh perekonomian.

COVID-19: bukti bahwa teori ini juga punya batas

Tetapi kemudian datang COVID-19.

Dan di sinilah cerita menjadi lebih rumit.

Ekonomi Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi 2,07 persen. BBadan Pusat Statistik Indonesia

Sektor informal juga terpukul karena aktivitas mereka sangat tergantung pada mobilitas manusia.

Pedagang kehilangan pembeli.

Pengemudi kehilangan penumpang.

Warung kehilangan pelanggan.

Pekerja harian kehilangan pekerjaan.

Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting:

informal economy bukan perisai terhadap semua jenis krisis.

Ia bekerja terutama ketika mekanisme penyesuaiannya masih tersedia.

Jika shock-nya adalah:

“perusahaan formal mengurangi tenaga kerja”,

informal economy mungkin menjadi penyerap.

Tetapi jika shock-nya adalah:

“masyarakat tidak boleh keluar rumah”,

justru sektor informal dapat menjadi korban utama.

Jadi kita tidak boleh menyimpulkan bahwa informalitas otomatis menghasilkan resilience.

Lebih tepat mengatakan bahwa:

informalitas mengubah cara shock ditransmisikan.

Mungkin inilah yang membedakan Indonesia dari negara yang sangat formal

Ekonomi yang sangat formal memiliki keuntungan besar.

Produktivitas lebih tinggi.

Pajak lebih mudah dipungut.

Perlindungan pekerja lebih baik.

Perusahaan lebih mudah mendapatkan pembiayaan.

Negara memiliki kapasitas fiskal lebih besar.

Tetapi ketika perusahaan formal mengalami shock, sebagian besar mekanisme penyesuaian juga harus melewati institusi formal.

Indonesia mempunyai lapisan tambahan.

Jika satu pintu tertutup, sebagian masyarakat dapat mencari pintu lain di luar sistem formal.

Itulah fleksibilitas yang jarang dihitung dalam model makroekonomi sederhana.

Kita sering menghitung GDP.

Kita menghitung investasi.

Kita menghitung ekspor.

Kita menghitung suku bunga.

Tetapi kita sering lupa menghitung satu variabel:

seberapa mudah jutaan orang mengubah jenis pekerjaan ketika kondisi ekonomi berubah?

Padahal mungkin justru di situlah sebagian resilience Indonesia berada.

Shadow economy dan informal economy jangan dicampur

Ada satu catatan penting.

Kita harus berhati-hati menggunakan istilah “shadow economy”.

Shadow economy tidak persis sama dengan informal economy.

Shadow economy merujuk pada aktivitas ekonomi yang sengaja atau tidak tercatat dalam sistem resmi, misalnya untuk menghindari pajak atau regulasi.

Informal economy lebih luas dan mencakup berbagai bentuk pekerjaan dan usaha yang berada di luar hubungan kerja formal.

Karena itu, tidak tepat begitu saja mengatakan:

“Lebih dari 50 persen ekonomi Indonesia adalah shadow economy.”

Angka estimasi shadow economy sangat tergantung pada metode yang digunakan.

Tetapi kita tidak membutuhkan klaim ekstrem tersebut untuk membangun argumen.

Data ketenagakerjaan saja sudah menunjukkan besarnya informalitas Indonesia.

Pada Februari 2026, pekerja informal mencapai 87,74 juta orang, dibanding 59,93 juta pekerja formal. BBadan Pusat Statistik Indonesia

Skala inilah yang penting.

Karena ketika puluhan juta orang berada dalam pekerjaan yang relatif fleksibel, struktur tersebut berpotensi memengaruhi bagaimana guncangan makro diteruskan ke masyarakat.

Ada paradoks yang lebih dalam

Di sinilah saya melihat persoalan ekonomi Indonesia menjadi jauh lebih menarik.

Informalitas mungkin membuat Indonesia:

lebih tahan dalam jangka pendek, tetapi lebih rentan dalam jangka panjang.

Mengapa?

Karena mekanisme yang sama yang membuat pekerja mudah beradaptasi juga mempunyai biaya.

Pekerja informal tidak selalu memiliki jaminan sosial.

Usaha informal sulit mendapatkan kredit.

Produktivitas rendah.

Pemerintah kehilangan sebagian basis pajak.

Perusahaan sulit naik kelas.

Investasi teknologi terbatas.

Dan ketika krisis menjadi sangat besar, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih kecil untuk membantu seluruh masyarakat.

Jadi kita menghadapi sebuah trade-off.

Informalitas membeli fleksibilitas dengan harga kapasitas negara.

Itulah paradoksnya.

Indonesia mungkin memiliki “automatic stabilizer” yang tidak tercatat

Negara maju memiliki automatic stabilizer.

Ketika ekonomi jatuh, penerimaan pajak turun dan belanja bantuan sosial meningkat. Mekanisme itu otomatis menahan kontraksi.

Indonesia memiliki mekanisme formal tersebut dalam skala yang semakin besar.

Tetapi Indonesia mungkin memiliki satu automatic stabilizer tambahan yang tidak tercatat sebagai kebijakan pemerintah:

kemampuan masyarakat untuk menciptakan pekerjaan sendiri.

Ketika perusahaan melakukan PHK, pasar tenaga kerja informal menyerap sebagian pekerja.

Ketika pendapatan turun, rumah tangga mencari sumber pendapatan tambahan.

Ketika usaha besar mengurangi produksi, jutaan usaha kecil tetap melakukan transaksi.

Ini bukan kebijakan pemerintah.

Ini adalah mekanisme adaptasi masyarakat.

Dan mungkin inilah salah satu alasan mengapa ekonomi Indonesia tidak selalu bereaksi terhadap shock eksternal dengan cara yang sama seperti negara maju.

Tetapi jangan sampai kita salah mengambil kesimpulan

Kesimpulannya bukan bahwa Indonesia harus mempertahankan informalitas.

Justru sebaliknya.

Jika informalitas memang berfungsi sebagai shock absorber, kebijakan yang cerdas adalah memformalkan ekonomi tanpa menghancurkan fleksibilitasnya.

Ini jauh lebih sulit daripada sekadar menyuruh usaha informal membayar pajak.

Bayangkan seorang pedagang kecil.

Jika pemerintah mengatakan:

“Mulai sekarang Anda harus formal.”

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Apa yang pedagang tersebut dapatkan sebagai imbalannya?

Apakah ia memperoleh kredit lebih murah?

Apakah ia mendapatkan jaminan sosial?

Apakah usahanya memperoleh akses ke pasar pemerintah?

Apakah pembukuannya menjadi lebih mudah?

Apakah ia mendapat perlindungan hukum?

Apakah biaya menjadi formal lebih kecil daripada manfaatnya?

Jika jawabannya tidak, maka formalisasi hanya akan menjadi beban.

Dan pedagang tersebut akan mempunyai insentif untuk tetap berada di luar sistem.

Jangan bunuh shock absorber sebelum menggantinya

Ini mungkin pelajaran kebijakan yang paling penting.

Jika Indonesia ingin bergerak menuju ekonomi yang lebih formal dan produktif, jangan hanya melihat informal economy sebagai sesuatu yang harus dihapus.

Sebelum menghilangkan mekanisme penyesuaian informal, kita harus membangun penggantinya.

Jika pekerja informal akan masuk ke sektor formal, sektor formal harus cukup dinamis untuk menyerap mereka.

Jika usaha mikro akan diformalkan, mereka harus memperoleh akses pembiayaan dan pasar.

Jika hubungan kerja dibuat lebih terlindungi, perusahaan harus tetap memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi.

Jika negara ingin memperluas basis pajak, masyarakat harus melihat bahwa pajak menghasilkan perlindungan dan layanan publik yang nyata.

Formalisasi yang salah dapat membuat ekonomi lebih rapi di atas kertas tetapi lebih kaku ketika krisis datang.

Pertanyaan besar yang belum dijawab

Karena itu, saya kira sudah waktunya Indonesia menguji sebuah hipotesis yang agak tidak lazim:

Apakah provinsi dan negara dengan informalitas lebih tinggi benar-benar mengalami kontraksi yang lebih kecil ketika menghadapi guncangan tertentu?

Ini dapat diuji.

Bandingkan provinsi dengan tingkat informalitas tinggi dan rendah.

Kemudian berikan shock yang sama.

Lihat apa yang terjadi pada:

• pertumbuhan ekonomi,
• pengangguran,
• konsumsi,
• pendapatan,
• inflasi,
• investasi,
• dan kecepatan pemulihan.

Jika wilayah dengan informalitas tinggi ternyata mengalami penurunan employment yang lebih kecil dan pemulihan lebih cepat, maka kita mempunyai bukti bahwa informal economy memang berfungsi sebagai shock absorber.

Tetapi jika kita menemukan bahwa wilayah yang sama memiliki produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang yang lebih rendah, maka paradoks tersebut semakin kuat.

Informalitas mungkin membuat ekonomi lebih sulit jatuh hari ini, tetapi lebih sulit naik kelas besok.

Mungkin selama ini kita salah melihat masalah

Selama bertahun-tahun, narasi pembangunan Indonesia sederhana:

Formalisasi adalah kemajuan. Informalitas adalah keterbelakangan.

Mungkin narasi tersebut terlalu sederhana.

Informalitas memang mempunyai biaya ekonomi yang sangat besar.

Tetapi ia juga mempunyai fungsi adaptif.

Negara maju membangun resilience melalui institusi.

Indonesia, sebagian, membangunnya melalui fleksibilitas masyarakat.

Tugas pembangunan Indonesia bukan memilih salah satunya.

Tugasnya adalah mengubah fleksibilitas tersebut menjadi produktivitas tanpa kehilangan kemampuan beradaptasi.

Karena pada akhirnya, ekonomi yang benar-benar tangguh bukan ekonomi yang tidak pernah terkena badai.

Ekonomi yang tangguh adalah ekonomi yang ketika badai datang, tidak semua orang jatuh bersamaan.

Dan mungkin, tanpa kita sadari, puluhan juta pekerja informal Indonesia selama ini telah memainkan peran tersebut.

Mereka bukan sekadar bagian dari ekonomi yang “belum modern”.

Mereka mungkin adalah salah satu alasan mengapa ekonomi Indonesia dapat tetap bergerak ketika sebagian mesin ekonomi formal mulai tersendat.

Untuk versi media, saya sengaja menjadikan kalimat “Informalitas membeli fleksibilitas dengan harga kapasitas negara” dan “Jangan bunuh shock absorber sebelum menggantinya” sebagai dua tesis utama. Menurut saya, dua kalimat ini paling potensial menjadi quote yang menarik perhatian editor sekaligus merangkum paradoks yang ingin Anda angkat.