JAKARTA — Pemerintah tengah menghadapi ujian serius dalam membangun basis data sosial ekonomi nasional. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digadang-gadang menjadi fondasi penyaluran berbagai program pemerintah justru menuai kegaduhan setelah sejumlah warga menemukan klasifikasi desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi kehidupan mereka.
Ironisnya, persoalan itu muncul di tengah besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk Badan Pusat Statistik (BPS).
Kementerian Keuangan menyebut total alokasi anggaran operasional dan program BPS mencapai hampir Rp7 triliun. Namun, pemerintah menegaskan angka tersebut bukan anggaran yang khusus diperuntukkan bagi DTSEN maupun Sensus Ekonomi.
Tetapi besarnya anggaran tetap memunculkan pertanyaan publik:
Jika negara mengeluarkan anggaran sedemikian besar untuk membangun sistem statistik dan data nasional, mengapa masih muncul kasus warga berpenghasilan pas-pasan yang justru dikategorikan dalam desil atas?
Di tengah polemik tersebut, muncul gambaran yang sangat sederhana tetapi telak: pedagang kecil seperti “kang cilok” bisa saja terbaca sebagai kelompok ekonomi desil 10.
Tentu, contoh tersebut harus dibuktikan melalui data individu yang bersangkutan. Tetapi jika fenomena serupa terjadi secara luas, persoalannya bukan lagi sekadar kesalahan input administratif.
Ini menyangkut kualitas data negara.
Desil 10 Bukan Berarti Pemilik Harta Melimpah
BPS sendiri telah memberikan penjelasan mengenai polemik desil.
Dalam DTSEN, keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
BPS juga menegaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif, bukan ukuran tunggal yang secara langsung menunjukkan berapa penghasilan atau kekayaan seseorang.
Namun justru di sinilah persoalannya.
Bagi masyarakat awam, label desil bukan sekadar angka.
Ketika seseorang ditempatkan pada desil 9 atau 10, label tersebut berpotensi memengaruhi akses terhadap sejumlah program pemerintah. Sejumlah pemberitaan bahkan menunjukkan warga khawatir status desil yang tinggi akan berdampak pada bantuan sosial maupun program pendidikan.
Artinya, kesalahan klasifikasi bisa mempunyai konsekuensi nyata terhadap kehidupan masyarakat.
Warga Miskin Jangan Dipaksa Membuktikan Kemiskinannya
Persoalan terbesar dari data sosial bukan sekadar apakah sebuah angka terlihat rapi dalam sistem komputer.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Apakah data tersebut benar-benar menggambarkan kehidupan manusia yang ada di balik angka itu?
Seorang pedagang kaki lima, buruh harian, pekerja informal atau pelaku UMKM kecil bisa saja memiliki aset tertentu yang secara statistik terbaca sebagai indikator kesejahteraan.
Tetapi apakah kepemilikan sepeda motor otomatis berarti hidupnya sejahtera?
Apakah rumah sederhana otomatis menunjukkan kemampuan ekonomi tinggi?
Apakah seseorang yang memiliki telepon pintar, kendaraan atau sambungan listrik tertentu otomatis layak dikategorikan sebagai kelompok masyarakat paling sejahtera?
Di sinilah kualitas metodologi dan verifikasi lapangan menjadi sangat penting.
Karena kemiskinan bukan sekadar soal apa yang dimiliki seseorang, tetapi juga mengenai kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.
Problem Besarnya Bukan Hanya Data, Tetapi Dampaknya
DTSEN dirancang sebagai rujukan bersama untuk berbagai kebijakan sosial ekonomi. Data tersebut menggabungkan berbagai sumber, termasuk data administrasi, sensus dan survei, pemutakhiran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta pengecekan lapangan.
BPS bahkan menyebut per 10 Juli 2026 DTSEN Versi 3 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.
Dengan skala sebesar itu, kesalahan kecil sekalipun berpotensi menghasilkan dampak besar.
Bayangkan jika satu keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru masuk kelompok kesejahteraan tinggi.
Bagi negara mungkin hanya terlihat sebagai perubahan satu angka dalam database.
Tetapi bagi keluarga tersebut, angka itu bisa berarti hilangnya bantuan pendidikan, bantuan pangan, jaminan kesehatan atau program perlindungan sosial lainnya.
Maka, persoalannya harus dilihat sebagai persoalan keadilan sosial dan akuntabilitas anggaran, bukan sekadar persoalan teknis pendataan.
Jangan Sampai Negara Lebih Percaya Database daripada Fakta Lapangan
Polemik desil memberikan pelajaran penting: data harus menjadi alat untuk membaca realitas, bukan menggantikan realitas.
BPS sendiri menyatakan pemutakhiran data tetap diperlukan. Masyarakat yang menemukan informasi tentang dirinya tidak sesuai kondisi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan melalui mekanisme yang tersedia, termasuk kanal Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan dan Cek DTSEN.
Tetapi mekanisme koreksi juga harus dibuat mudah.
Jangan sampai masyarakat miskin harus berhadapan dengan birokrasi panjang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya memang miskin.
Jangan pula negara menganggap masyarakat sebagai objek data yang hanya menerima keputusan sistem.
Justru masyarakat harus menjadi bagian dari proses koreksi.
Triliunan Rupiah Harus Melahirkan Data yang Bisa Dipertanggungjawabkan
Anggaran negara untuk statistik bukan sekadar biaya administrasi.
Di balik setiap rupiah terdapat kepentingan publik.
Jika data digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, siapa yang tidak, siapa yang masuk kelompok kesejahteraan rendah dan siapa yang masuk kelompok atas, maka akurasi data menjadi bagian dari tanggung jawab negara.
Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi secara transparan terhadap kualitas DTSEN.
Berapa tingkat kesalahan klasifikasi?
Berapa banyak warga yang mengajukan sanggah?
Berapa yang terbukti salah?
Bagaimana mekanisme verifikasinya?
Dan yang paling penting:
Siapa yang bertanggung jawab apabila data yang keliru menyebabkan masyarakat kehilangan hak atas program pemerintah?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar berdebat apakah seorang “kang cilok” pantas disebut masuk desil 10 atau tidak.
Sebab pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi sebuah database, melainkan uang negara dan nasib jutaan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada ketepatan data tersebut.
Jika data salah, kebijakan bisa salah.
Jika kebijakan salah sasaran, yang menanggung akibatnya bukan database.
Yang menanggung adalah rakyat.
Editor : A Javas
