JOMBANG EXPOSE – Pesantren tidak lagi hanya menjadi ruang untuk memperdalam ilmu keagamaan. Di tengah perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, pesantren juga memiliki peran penting dalam membangun kemandirian, termasuk melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Majelis Pemberdayaan Masyarakat bertema “Membangun Kemandirian Masyarakat Menuju Indonesia Berdaya” yang digelar di Aula MAN 4 Jombang, Jumat (28/8).
Sekitar 500 peserta yang terdiri atas santri, kiai, tokoh agama, pengasuh pesantren, serta berbagai elemen masyarakat hadir dalam kegiatan yang menjadikan Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang sebagai tuan rumah tersebut.
Kegiatan ini menjadi ruang bertukar gagasan mengenai berbagai persoalan pemberdayaan masyarakat, mulai dari pendidikan, ekonomi, lingkungan, ketahanan pangan, hingga literasi dan inklusi keuangan.
LPS Perkuat Literasi Keuangan di Lingkungan Pesantren
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Salah satu agenda utama yang mendapat perhatian adalah penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution hadir sebagai salah satu narasumber dalam Simposium Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah.
Dalam diskusi panel selama 60 menit tersebut, Farid berdialog dengan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc., Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Lukmanul Hakim, serta Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo.
Diskusi dipandu Dr. Amin Mudzakkir, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Di hadapan para santri, kiai, dan pengasuh pesantren, Farid menegaskan bahwa literasi keuangan tidak sebatas kemampuan mengenali produk dan layanan perbankan.
Menurut dia, literasi keuangan jauh lebih penting karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan secara tepat, aman, dan bertanggung jawab.
“Literasi keuangan pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa jauh masyarakat mengenal produk dan layanan keuangan, tetapi tentang kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat, aman, dan bertanggung jawab,” ujar Farid.
Ia menilai pesantren dan tokoh agama memiliki posisi strategis dalam memperluas pemahaman tersebut. Kedekatan pesantren dengan masyarakat menjadi modal penting untuk menyampaikan edukasi keuangan dengan bahasa yang lebih sederhana dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari.
Farid juga mendorong masyarakat untuk membangun kebiasaan menabung melalui lembaga perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Pada saat yang sama, masyarakat perlu memahami manfaat penjaminan simpanan serta menggunakan produk dan layanan keuangan secara bijak.
Pesantren dan Tantangan Kemandirian Ekonomi
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang membuka kegiatan, menekankan pentingnya penguatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat sebagai fondasi menuju kemandirian.
Menurut Muhaimin, pesantren memiliki posisi yang sangat strategis karena sejak lama tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Potensi tersebut, kata dia, perlu diperkuat dengan kemandirian ekonomi agar pesantren tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi lingkungan sekitarnya.
“Pesantren merupakan kekuatan besar dalam pemberdayaan masyarakat. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap potensi pesantren menjadi kantong kemiskinan apabila aspek kemandirian ekonominya tidak diperkuat,” kata Muhaimin.
Karena itu, pesantren didorong untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif sekaligus mencetak pelaku usaha yang mandiri.
Ekosistem pesantren dinilai memungkinkan pendidikan, keterampilan, aktivitas ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat berjalan secara beriringan.
“Pada akhirnya, kekuatan ekonomi pesantren harus mampu melahirkan masyarakat yang mampu berdiri di atas kaki sendiri,” ujarnya.
Santri sebagai Agen Literasi di Tengah Masyarakat
Kehadiran LPS di lingkungan pesantren juga menjadi bagian dari upaya memperluas edukasi mengenai sistem keuangan dan perlindungan simpanan masyarakat.
Pesantren memiliki keunggulan karena para santri berasal dari berbagai daerah. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka akan kembali ke lingkungan masing-masing dan berpotensi menjadi bagian dari mata rantai penyebaran pengetahuan di tengah masyarakat.
Karena itu, pemahaman mengenai perbankan, kebiasaan menabung, keamanan simpanan, hingga fungsi LPS diharapkan tidak berhenti di lingkungan pesantren.
Pengetahuan tersebut dapat diteruskan oleh para santri kepada keluarga dan masyarakat di daerah asal mereka.
Dalam kesempatan itu, LPS juga memperkenalkan perannya dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
LPS menjamin simpanan nasabah bank sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut penting agar masyarakat mengetahui hak dan perlindungan yang dimilikinya ketika menyimpan dana di bank.
Kepercayaan masyarakat, pada akhirnya, menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem keuangan.
Saat Literasi Keuangan Hadir di Tengah Tradisi Pesantren
Dialog antara teknokrat keuangan dan komunitas pesantren di Jombang memperlihatkan bahwa isu keuangan yang selama ini terkesan teknis dapat dibicarakan dengan pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.
Penjaminan simpanan, kebiasaan menabung, layanan perbankan, hingga pengelolaan keuangan menjadi bagian dari pembicaraan yang tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan pesantren.
Di lingkungan pesantren, ilmu, karakter, kemandirian, kerja keras, dan nilai sosial bertemu dalam satu ruang. Karena itu, edukasi mengenai keuangan dapat ditempatkan bukan sekadar sebagai pengetahuan ekonomi, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih mandiri.
Pesantren juga menunjukkan bahwa modernitas dan profesionalisme tidak harus berjarak dengan tradisi.
Nilai-nilai yang selama ini tumbuh di pesantren justru dapat menjadi modal sosial untuk mendorong masyarakat agar semakin cerdas dalam menggunakan layanan keuangan.
Melalui pendekatan yang lebih membumi, literasi keuangan diharapkan tidak berhenti pada pemahaman mengenai produk perbankan. Lebih dari itu, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan keuangan dengan mempertimbangkan keamanan, manfaat, dan kebutuhan jangka panjang.
Rangkaian Majelis Pemberdayaan Masyarakat di Jombang sendiri dikemas dalam berbagai agenda, antara lain Simposium Nasional, Bahtsul Masail Inklusif, bedah buku, serta Ngaji Lingkungan dan Ketahanan Pangan.
Beragam agenda tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki cakupan yang luas. Pendidikan keagamaan berjalan berdampingan dengan penguatan ekonomi, kepedulian lingkungan, ketahanan pangan, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan.
Kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, pesantren, dan masyarakat menjadi kunci agar literasi dan inklusi keuangan tidak berhenti sebagai wacana.
Dari Jombang, pesan itu kembali ditegaskan: kemandirian masyarakat dibangun bukan hanya melalui pendidikan, tetapi juga melalui pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mengelola kehidupan ekonomi secara bijak.
Pesantren pun dapat mengambil peran lebih besar sebagai pusat pendidikan sekaligus penggerak pemberdayaan, menuju masyarakat yang semakin literat, inklusif, produktif, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Editor : A Javas
